Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi

Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi - Ngampus.net

Dalam sejarah, syariat islam di Indonesia pernah hampir memasuki tahap kegagalan. Syariat islam kembali bangkit setelah dirumuskannya Piagam Jakarta yang akan dijadikan Mukaddimah UUD 1945. Namun, terdapat pro & kontra atas sila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat islam bagi pemeluknya”. Demi menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI, akhirnya 7 kata terakhir dalam sila tersebut dihilangkan.

Dengan dicabut 7 kata tersebut, bukan berarti syariat islam tidak berlaku di Indonesia, melalui Departemen Agama dengan partai-partai islam dan bahkan unsur-unsur simpatisan islam di partai-partai sekular, seperti Golkar, telah  terjadi  penyusunan hukum  positif  yang  mengakomodasi syariat  Islam,  misalnya,yang  tercermin  dalam UU  Perkawinan, UU Peradilan Agama,  Kompilasi  Hukum  Islam atau  yang mutakhir, UU Perwakafan, UU  Perhajian  dan  UU Pengelolaan Zakat.

Seiring berjalannya waktu terjadi perubahan pemikiran di kalangan gerakan islam dan kalangan intelektual muslim (termasuk ulama) yang mengubah visi dan misi gerakan islam mainstream. Para intelektual muslim tidak lagi menginginkan NKRI sebagai negara islam yang menjadikan semua hukum positif bersumber dari syariat islam. Namun, mereka tetap menegakkan syariat islam agar masih tetap berjalan di kalangan muslim di Indonesia.

Dengan demikian,  sebenarnya  misi  gerakan  Islam  untuk  merealisasikan syariat  dalam  kehidupan individu,  keluarga,  masyarakat, dan  negara  masih terus  bisa dilaksanakan.  Ada  dua pola  realisasi. Pertama  melaksanakan syariat  Islam  sebagai hukum  voluntir  (voluntary  law),  seperti pernah  dikemukakan oleh Sjafruddin  Prawiranegara,  yaitu  dilaksanakan  oleh dan dalam kerangka  civil society yang  relatif  independen  dari  negara.  Kedua, formalisasi syariat  Islam  menjadi  hukum  positif, sebagai  suatu jalan  pintas. Kedua-dua pola  itu  sebenarnya  telah berjalan di Indonesia,  tanpa  formalisasi  Piagam Jakarta.

Sejak  awal  '70-an,  gerakan Islam  di tingkat  nasional telah  memasuki bidang ekonomi  dengan  diperkenalkannya  sistem  ekonomi  Islam,  sebagai alternatif terhadap  sistem kapitalis  dan  sistem  sosialis, dan sebagai upaya pemerintah untuk mensyariatkan kegiatan ekonomi di Indonesia yang sesuai dengan petunjuk tuhan dalam Al-Qur’an dan Sunah.

Sebenarnya  sistem ekonomi  Islam  itu  mencakup  semua aspek  ekonomi sebagaimana  telah  dirumuskan  secara  komprehensif  oleh Umer  Chappra dalam  bukunya,  The Future of  Economics.  Namun  dewasa  ini  terkesan  bahwa ekonomi  Islam  itu  identik  dengan  konsep  tentang  sistem  keuangan  dan perbankan. Selanjutnya, peranan  Pemerintah  ternyata  sangat  instrumental  terhadap pcrkembangan  ekonomi Islam  dan  perbankan  dan lembaga  keuangan Islam. Karena  peranan  pemerintah  maka dapat berdiri Islamic Development Bank (IDB) yang  bersifat internasional.  Berdirinya IDB ini kemudian memicu berdirinya bank-bank Islam bermunculan di belahan dunia pada era ’70-an. Di Indonesia sendiri, peranan  pemerintah  ternyata  juga sangat  menentukan ter hadap  berdirinya  Bank  Mu'amalat  Indonesia  (BMI).  Perjuangan  politik diperlukan  juga  untuk  mensukseskan dan  melindungi gerakan kultural  dan kemasyarakatan,  walaupun  lebih  baik  lagi  jika  perkembanghan ekonomi lslam  ini  bisa berjalan  secara  independen  dan otonom.  Karena  itu,  maka perjuangan politik, termasuk  formalisasi  syariat Islam,  tidak  saja diperlukan, tetapi  juga  mungkin  dilaksanakan  dengan  bukti-bukti  empiris.

Dewasa ini  perkembangan  lembaga  keuangan  Islam  di Indonesia,  sebagai gerakan  kemasyarakatan  menunjukkan  keberhasilan  yang  nyata. Namun perkembangan  selanjutnya  sehingga  lembaga  keuangan  bisa  berperan  penting dan  signifikan  yang  ditunjukkan  oleh indikator  nilai aset  dan  pangsa  pasarnya,  membutuhkan  langkah-langkah  terobosan,  antara  lain  legislasi  berwujud UU  Keuangan  Syariah.  Legislasi ini  membutuhkan  perjuangan  politik. Namun  perjuangan  politik membutuhkan  dukungan  ernpiris,  yaitu  bukti kinerja  lembaga  keuangan syariah  itu  sendiri,  bahwa lembaga  keuangan syariah  bukan saja  bisa  bekerja  (worhable),  tetapi  juga  bermanfaat  bagi masyarakat luas  sesuai  dengan  prinsip rahmatan  llil  alamin.

Sebenarnya  di Indonesia  maupun  di Dunia  Islam  terdapat  dua  aliran pemikiran  sehubungan  dengan  sistem  keuangan  dan  perbankan.  Aliran pertama  berpendapat  bahwa bunga  bank itu  tidak  tergolong  riba,  karena  yang disebut  riba  adalah  pembungaan  uang oieh mindering  yang  bunganya sangar tinggi  sehingga  disebut "lintah  darat" itu.  Seorang ulama  rerkemuka  dari PERSIS  (Persatuan  Islam),  A. Hassan,  bahkan  berpendapat  bahwa  yang disebut  riba  itu  adalah  bunga  dengan  suku  bunga  tinggi  (ad'afan  mudhoafan). Mohammad  Hatta,  ahli  ekonomi  terkemuka,  juga  berpendapat  bahwa  riba adaiah  bunga  pada  kredit  konsumtifi  sedangkan  bunga  pada  kredit  produktif tidak  tergolong  riba,  karena  uangnya  bermanfaat  untuk mendapatkan  keuntungan. Mereka  yang menghalalkan  bunga  bank  termasuk  tokoh Muhammadiyah,  Kasman  Singodimedjo  dan Sjafruddin  Prawiranegara, tokoh  Masyurni  yang pernah  menjabat sebagai  Menteri  Keuangan  dan Gubernur  Bank Sentral, Bank Indonesia  yang pertama.

Namun aliran yang  melahirkan  ide  bank  Islam  berpendapat  bahwa  bunga bank  itu  tetap  riba.  Kendatipun demikian,  bank  sebagai  lembaga  keuangan, tidak  dilarang,  bahkan  diperlukan.  Karena itu  yang  harus  diciptakan  adalah sebuah  bank yang  tidak  bekerja  atas dasar  bunga  melainkan  atas  sistem bagi hasil  yang  dikenal  dalam  fiqih  mu'amalah sebagai  transaksi  qirad atau mudharabah.  Aliran kedua  ini  dapat  dikategorikan sebagai  pemikiran fundamentalis,  sedangkan  aliran  pertama  bisa disebut  sebagai  aliran  liberal.

Kedua  aliran  tersebut  di Indonesia  maupun  di Dunia Islam  masih  tetap hidup  bersama.  Pada  umumnya  di Dunia Islam  yang berlaku  adalah  dual System  yang  berkoeksistensi  dan  bersaing. Sebagian  besar  umat  Islam  masihmenganut  pada sistem  perbankan  konvensional.  Mereka  menyimpan  uangnya di bank  meminta  kredit dari  bank  konvensional  dengan  sistem bunga. Namun  kelompok  fundamentalis  di bidang  ekonomi  ini  memperjuangkan berlakunya  syariat di bidang perbankan. 

Kesimpulan

Gejolak syariat islam di Indonesia ternyata tidak hanya dalam ruang lingkup politik dan hukum saja, tetapi juga meliputi di Bidang Ekonomi. Masyarakat muslim Indonesia mulai sadar akan bagaimana kegiatan ekonomi mereka apakah sudah sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an dan Sunah. Maka para intelektual muslim mulai mengkaji masalah tersebut. Masalah utama dalam ekonomi konvensional adalah tentang bunga yang di-Qiyas-kan dengan riba.

Demi menegakkan syariat islam di Bidang Ekonomi maka pemerintahlah yang harus ikut merealisasikannya, salah satu tonggak  perkembangan  perbankan  Islam  adalah  didirikannya Islamic  Development  Bank  (IDB)  pada  tahun  1975,  yang  berpusat  di  Jedah. Bank  pembangunan  yang  menyerupai  Bank Dunia  (The  World Bank)  dan Bank Pembangunan  Asia  (ADB,  Asian  Development  Bank)  ini  dibentuk oleh Organisasi  Konferensi  Islam  (OKI)  yang  anggota-anggotanya  adalah negara-negara  Islam,  termasuk  Indonesia.  Ini  adalah  juga  sebuah  kasus  di mana  negara berperan  instrumental  dalam pembentukan  bank pembangunan Islam  dengan  modal yang  cukup  besar,  Pemerintah  Indonesia  termasuk  salah satu pemegang saham dan  Menteri Keuangan  mendapat  kedudukan  di jajaran  Dewan  Gubernur.

Berdirinya IDB ini kemudian memicu berdirinya bank-bank Islam bermunculan di belahan dunia pada era ’70-an. Di Indonesia sendiri, peranan  pemerintah  ternyata  juga sangat  menentukan terhadap  berdirinya  Bank  Mu'amalat  Indonesia  (BMI).  Perjuangan  politik diperlukan  juga  untuk  mensukseskan dan  melindungi gerakan kultural  dan kemasyarakatan,  walaupun  lebih  baik  lagi  jika  perkembanghan ekonomi lslam  ini  bisa berjalan  secara  independen  dan otonom.  Karena  itu,  maka perjuangan politik, termasuk  formalisasi  syariat Islam,  tidak  saja diperlukan, tetapi  juga  mungkin  dilaksanakan  dengan  bukti-bukti  empiris.

Pada  dasarnya ada tiga prosedur  yang  perlu  ditempuh dalam  pelaksanaan syariat  Islam,  khususnya  di  bidang ekonomi.  Pertama, adalah prosedur ilmiah,  melalui proses  rasionalisasi  dan objektivasi. Kedua, kontekstualisasi budaya  dan masyarakat.  Dan, ketiga, harus  diperjuangkan  secara  demokratis.  Dalam perjuangan  demokratis  tersebut,  diperlukan perjuangan politik, termasuk  dalam  proses  legislasi  syariah  menjadi  hukum positif.

0 Response to "Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel